What Does intelijen indonesia Mean?

What Does intelijen indonesia Mean?

Blog Article

Initiatives to promote intelligence accountability aren't an easy matter. The situation with the Dying of human legal rights activist Munir Mentioned Thalib [31] on a flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence Procedure” following the 1998 reforms—is deadlocked. The legal procedure only tried out a person discipline actor, who was reported to become “an intelligence agent” and located him guilty, and one official for the leadership amount of BIN who communicated With all the agent but was at some point acquitted.

Dibutuhkan strategi yang matang dalam mengelola lembaga intelijen agar dapat terus efektif dalam menjalankan tugasnya tanpa meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas.

There's point out court docket of initially instance in each district and municipalities that discounts with civil and criminal cases involving Indonesian or overseas citizens.

[18] The chain of command flowed directly from the ABRI commander in chief by means of the Chief of Workers of the Army for the ten territorial instructions' commanders, and after that to subordinate Military territorial instructions.

Adat Regulation: Adat Regulation (hukum adat or adat recht) is often a set of area and standard rules and dispute resolution systems in lots of elements of Indonesia. Hence, there isn't any united Adat Legislation for The entire Indonesian folks. A Dutch lawful scholar, Van Vollenhoven classified Adat Regulation into 23 subdivisions based on a mix of area and ethnicity. Its sources are unwritten rules evolving from and managed by lawful awareness of your individuals.

, keadaan politik yang kurang stabil juga memberikan dukungan ekstra bagi pelaku teror, kelompok teror dapat memiliki ruang gerak yang memadai.

Jurisprudence: Courtroom conclusions frequently called jurisprudence, or situation legislation, or judge-made law would not have a binding electricity besides to the individuals or events becoming subjected to the choice. It is because Indonesia to be a civil regulation place (which ascribed to European continental authorized process), following the Dutch, will not undertake stare decisis basic principle. Nonetheless, There are 2 streams of viewpoint regarding the very same decisions produced three times by the Supreme Court docket or even the Constitutional Court docket.

Dalam sejarah perkembangan bangsa, Indonesia mengalami beberapa kali pendadakan strategis yang dampaknya cukup deadly. Beberapa pendadakan strategis tersebut antara lain:

Dan pada tahun 2000 telah ada dokumen dari Abu Jihad yang punya hubungan dengan Bin Laden, informasi tersebut telah dibagikan namun tidak ditindaklanjuti. Juga yang menjadi perhatian ialah tidak adanya koordinasi antar badan intelijen negara pada saat itu yang akhirnya menjadi malapetaka bagi kemanan nasional Indonesia. Pemerintah juga saat itu melakukan kesalahan deadly dengan memberikan amnesti kepada Ba’asyir dan juga pernyataan wapres yang seakan menjadi perlindungan bagi tumbuh kembang organisasi terorisme di Indonesia saat itu.

Bagaimana merombak sistem yang sudah 1500 tahun, mengubah hati orang yang sudah menerima segala pikiran yang salah dan jauh dari Tuhan? Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali pekerjaan Roh Kudus.

BIN mendapatkan wewenang dan tanggung jawab dalam menangani Covid-19 untuk menjamin keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta kepentingan keamanan nasional.

Perjalanan demokrasi di Indonesia masih dalam proses untuk mencapai suatu kesempurnan. Wajar apabila dalam pelaksaannya masih terdapat ketimpangan untuk kepentingan penguasa semata. Penguasa hanya mementingkan kekuasaan semata, tanpa memikirkan kebebasan rakyat untuk menentukan sikapnya . Sebenarnya demokrasi sudah muncul pada zaman pemerintahan presiden Soekarno yang dinamakan product Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah product Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, product demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya. Begitu pula kebebasan pers di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan masa pemerintahan Presiden Soeharto sangat dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

” Di Sini yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi target menjadi tidak terpengaruh.[19]